Akibat Hukum Identitas Palsu Dalam Akta Perjanjian Kredit Yang Melibatkan Pihak Ketiga Pemberi Jaminan

Abstract

<p> </p><p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum identitas palsu debitur dalam akta notaris mengenai perjanjian kredit terhadap pihak ketiga pemberi jaminan serta upaya hukum yang dapat ditempuh untuk membatalkan akta notaris tersebut. Notaris seyogyanya teliti dan berhati-hati dalam membuat akta autentik, terlebih mengenai perjanjian kredit yang melibatkan pihak ketiga pemberi jaminan. Sebab, pihak ketiga pemberi jaminan memiliki kepentingan yang berbeda dengan debitur atau kreditur. Jika debitur secara beritikad buruk memberikan identitas palsu dalam suatu perjanjian, maka akibat hukum adanya identitas palsu tersebut perlu dianalisis dari perspektif Pasal 1320 KUHPerdata. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan jalan keluar terkait perlindungan serta kepastian hukum bagi pihak ketiga pemberi jaminan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder melalui studi dokumen dan penelusuran literatur. Penelitian ini memiliki kebaharuan perspektif karena menganalisis akibat hukum identitas palsu dalam akta notaris terhadap pihak selain debitur dan kreditur, yakni pihak ketiga pemberi jaminan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa akibat hukum yang timbul terhadap suatu akta dengan identitas palsu adalah dapat dibatalkan karena terdapat penipuan di dalamnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUHPerdata. Penipuan mengakibatkan perjanjian dalam akta tersebut tidak memenuhi syarat subjektif berupa kesepakatan yang bebas berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata. Namun, untuk membatalkan akta notaris tersebut, penipuan harus terbukti dan tidak dapat dipersangkakan. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperoleh putusan pidana berkekuatan hukum tetap yang membuktikan adanya penipuan agar gugatan pembatalan akta memiliki dasar yang kuat. Sebaliknya, akta tersebut tidak dapat dibatalkan jika unsur penipuannya tidak terbukti sehingga masih menjadi akta autentik dan tetap mengikat.</p>

Regulation of Fraud in Civil Code: a Comparative Study Between The Indonesian Civil Code and Netherlands Nieuw Burgerlijk Wetboek

“…Therefore, the act of fraud must be such that it is obvious that the other party would not have agreed if the fraud had not been committed. 28 In practice, there are still differences in understanding between civil law fraud arising from contractual relationships. Although these two issues are related, they are still in different areas of law.…”

Perlindungan Hukum Terhadap Perjanjian Pinjam Nama Penggunaan Paylater Jika Terjadi Wanprestasi

“…Akan tetapi perlu digaris bawahi bahwa perjanjian pinjam nama ini melakukan sebuah tindakan hukum secara diam-diam dalam pelaksanaannya. Terjadinya sebuah tindakan hukum secara diam-diam dalam sebuah perjanjian berarti pada dasarnya perjanjian tersebut tidak menerapkan suatu sebab yang halal sesuai dengan butir ke empat pada KUHPerdata Pasal 1320 yang merupakan syarat objektif suatu perjanjian yang menyebabkan seharusnya perjanjian tersebut batal demi hukum (null and void), 30 karena tidak memenuhi sebab yang halal dan unsur iktikad baik terhadap suatu perjanjian. Berdasarkan pada pengertian subjektif, iktikad baik adalah suatu kejujuran dari seseorang atau badan hukum saat hendak melangsungkan sebuah perbuatan hukum.…”

Akibat Hukum Terhadap Bank Atas Pembatalan Hak Tanggungan Melalui Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap

“…Apabila penerima pinjaman tidak dapat melunasi utangnya, maka pemberi pinjaman memiliki hak untuk secara langsung mengeksekusi aset yang menjadi objek jaminan tersebut tanpa putusan pengadilan. 19 Eksekusi pada dasarnya merupakan perwujudan kewajiban pihak kalah dalam menyelesaikan prestasi yang tertuang dalam putusan pengadilan, dan pemenang dapat mengajukan permohonan eksekusi secara paksa (execution force) pada pengadilan yang berwenang. 20 Pemberi Hak Tanggunan dalam hal ini merupakan debitur atas kredit serta orang perseorangan yang memiliki kekuasan untuk melakukan apapun terhadap objek hak tanggunan karena namanya tersebut dalam sertifikat hak milik, hal demikian senada dengan pengaturan Pasal 8 ayat (1) UUHT.…”