Abstract:Persons with disabilities are a vulnerable group when obtaining reliable information, particularly during the current Pandemic of COVID-19. This group needs accurate and dependable information related to the effort of prevention, treatment, and other information on the Pandemic. Each 34 provincial government of Indonesia has their own dedicated COVID-19 information websites providing such information to the public. This study attempt to find accessibility issues that would impact a person with disabilities on … Show more
“…Penerapan CDR sejalan dengan penemuan mengenai aksesibilitas website pemerintah provinsi Indonesia, dimana pemerintah sudah seharusnya mengantisipasi permasalahan tersebut dan menyediakan informasi yang aksesibel bagi masyarakat. Website pemerintah yang aksesibel dapat meningkatkan kredibilitas media komunikasi pemerintah sebagai sumber informasi bagi masyarakat dan dapat menghindari masyarakat untuk terjebak dalam informasi hoaks (Hafiar et al, 2022). Seiring dengan pemahaman terhadap CDR, pemerintah provinsi di Indonesia memiliki kepentingan untuk memfasilitasi media informasi dan komunikasi yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat.…”
The rapid development of ICT raises risks that can occur, such as the accessibility of digital information by persons with disabilities. Accessibility is an aspect of equality that has been recognized by Indonesia, particularly access to information and public services such as the government website. However, previous findings show that government websites in various countries do not have good accessibility. It requires an understanding of corporate digital responsibility in managing government websites so that accessibility can be implemented effectively. This research is conducted to analyze the accessibility of Indonesian provincial government websites as a form of CDR implementation for e-government. This study uses a quantitative content analysis method, by utilizing aXe DevTools as an automatic accessibility evaluation tool to collect data from 34 provincial government websites. The accessibility standard used in analyzing websites is WCAG 2.1 by W3C. This research found that the 34 provincial government websites had a total of 2,088 accessibility violations with 24 types of accessibility errors categorized into 3 accessibility issues category. These violations were found to greatly affect persons with disabilities, with different needs and abilities, in accessing public information on the provincial government website. A review of website management needs to be carried out to ensure that information on the website can be accessed by all levels of society. Apart from that, the role of government public relations practitioners also needs to be emphasized again to ensure that all information in government communication activities can be accessed by all levels of society, especially people with disabilities.
Pesatnya perkembangan TIK dapat menimbulkan risiko seperti aksesibilitas informasi digital oleh penyandang disabilitas. Aksesibilitas merupakan aspek kesetaraan yang telah diakui oleh Indonesia, termasuk akses terhadap informasi dan layanan publik seperti website pemerintah. Namun ditemukan bahwa website pemerintah dari berbagai negara tidak memiliki aksesibilitas yang baik. Diperlukan adanya pemahaman tentang corporate digital responsibility dalam mengelola website pemerintah agar aksesibilitas dapat diterapkan secara efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aksesibilitas website pemerintah provinsi Indonesia sebagai bentuk implementasi CDR terhadap e-government. Penelitian ini menggunakan metode analisis isi kuantitatif, dengan memanfaatkan axe DevTools sebagai alat evaluasi aksesibilitas otomatis untuk mengumpulkan data dari 34 websitepemerintah provinsi. Acuan standar aksesibilitas yang digunakan adalah WCAG 2.1 by W3C. Penelitian ini menemukan bahwa 34 website pemerintah provinsi memiliki total 2.088 pelanggaran aksesibilitas dengan 24 jenis error yang dikategorikan ke dalam 3 kategori issues. Pelanggaran tersebut mempengaruhi penyandang disabilitas, dengan kebutuhan dan kemampuan yang berbeda, dalam mengakses informasi publik pada website pemerintah provinsi. Peninjauan ulang pengelolaan website perlu dilakukan untuk memastikan kembali informasi pada website dapat diakses oleh seluruh kalangan masyarakat. Selain itu, peran praktisi humas pemerintah juga perlu ditekankan kembali untuk memastikan setiap informasi dalam aktivitas komunikasi pemerintah dapat terakses oleh semua kalangan masyarakat, khususnya penyandang disabilitas.
“…Penerapan CDR sejalan dengan penemuan mengenai aksesibilitas website pemerintah provinsi Indonesia, dimana pemerintah sudah seharusnya mengantisipasi permasalahan tersebut dan menyediakan informasi yang aksesibel bagi masyarakat. Website pemerintah yang aksesibel dapat meningkatkan kredibilitas media komunikasi pemerintah sebagai sumber informasi bagi masyarakat dan dapat menghindari masyarakat untuk terjebak dalam informasi hoaks (Hafiar et al, 2022). Seiring dengan pemahaman terhadap CDR, pemerintah provinsi di Indonesia memiliki kepentingan untuk memfasilitasi media informasi dan komunikasi yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat.…”
The rapid development of ICT raises risks that can occur, such as the accessibility of digital information by persons with disabilities. Accessibility is an aspect of equality that has been recognized by Indonesia, particularly access to information and public services such as the government website. However, previous findings show that government websites in various countries do not have good accessibility. It requires an understanding of corporate digital responsibility in managing government websites so that accessibility can be implemented effectively. This research is conducted to analyze the accessibility of Indonesian provincial government websites as a form of CDR implementation for e-government. This study uses a quantitative content analysis method, by utilizing aXe DevTools as an automatic accessibility evaluation tool to collect data from 34 provincial government websites. The accessibility standard used in analyzing websites is WCAG 2.1 by W3C. This research found that the 34 provincial government websites had a total of 2,088 accessibility violations with 24 types of accessibility errors categorized into 3 accessibility issues category. These violations were found to greatly affect persons with disabilities, with different needs and abilities, in accessing public information on the provincial government website. A review of website management needs to be carried out to ensure that information on the website can be accessed by all levels of society. Apart from that, the role of government public relations practitioners also needs to be emphasized again to ensure that all information in government communication activities can be accessed by all levels of society, especially people with disabilities.
Pesatnya perkembangan TIK dapat menimbulkan risiko seperti aksesibilitas informasi digital oleh penyandang disabilitas. Aksesibilitas merupakan aspek kesetaraan yang telah diakui oleh Indonesia, termasuk akses terhadap informasi dan layanan publik seperti website pemerintah. Namun ditemukan bahwa website pemerintah dari berbagai negara tidak memiliki aksesibilitas yang baik. Diperlukan adanya pemahaman tentang corporate digital responsibility dalam mengelola website pemerintah agar aksesibilitas dapat diterapkan secara efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aksesibilitas website pemerintah provinsi Indonesia sebagai bentuk implementasi CDR terhadap e-government. Penelitian ini menggunakan metode analisis isi kuantitatif, dengan memanfaatkan axe DevTools sebagai alat evaluasi aksesibilitas otomatis untuk mengumpulkan data dari 34 websitepemerintah provinsi. Acuan standar aksesibilitas yang digunakan adalah WCAG 2.1 by W3C. Penelitian ini menemukan bahwa 34 website pemerintah provinsi memiliki total 2.088 pelanggaran aksesibilitas dengan 24 jenis error yang dikategorikan ke dalam 3 kategori issues. Pelanggaran tersebut mempengaruhi penyandang disabilitas, dengan kebutuhan dan kemampuan yang berbeda, dalam mengakses informasi publik pada website pemerintah provinsi. Peninjauan ulang pengelolaan website perlu dilakukan untuk memastikan kembali informasi pada website dapat diakses oleh seluruh kalangan masyarakat. Selain itu, peran praktisi humas pemerintah juga perlu ditekankan kembali untuk memastikan setiap informasi dalam aktivitas komunikasi pemerintah dapat terakses oleh semua kalangan masyarakat, khususnya penyandang disabilitas.
“…When it comes to finding trustworthy information, people with disabilities are particularly vulnerable (Hafiar et al, 2022). Sexual health and relationship education (SHRE) can provide knowledge, motivation, and skills to help people to: (1) understand the potential consequences of their sexual behavior; (2) make informed decisions about sexual relationships; (3) more comfortably communicate about sex, sexuality and sexual health, and (4) protect themselves against sexually transmitted infections (Sheikhansari et al, 2021).…”
This research is motivated by the researchers' concern about children, especially adolescents with autism. Autism is not a mental illness but it is a disorder that affects the brain, causing it to not function properly. This can be seen in the behavior of children with autism. The purpose of this research is to find out the experiences of parents of children and adolescents with autism spectrum disorder. This research uses a qualitative research design with a research approach to phenomenology. The result of this research showed that sex knowledge of children with autism spectrum disorder is still limited to knowledge of differences between male and female sexes. They obtained sexual knowledge education from schools, while some received it from teachers, therapists, and parents. The level of independence is high. Sexual prohibition is important to give children the knowhow to maintain behavior towards the opposite sex. To improve the sexual health education of parents who have children with autism spectrum disorder, they can attend sexual education seminars.
“…Hubungan antara kebijakan privasi dan perilaku pengguna dalam melindungi privasi online di populasi digital Indonesia yang beragam dan berkembang pesat membutuhkan pemeriksaan yang hati-hati. Platform digital yang mengumpulkan dan memproses sejumlah besar data pengguna membutuhkan pemahaman nuansa tentang bagaimana kebijakan privasi dan kepercayaan pengguna membentuk perilaku yang terkait dengan perlindungan privasi online (Al Asyari, 2023;Hafiar et al, 2023). Pemerintah Indonesia telah membuat kemajuan dalam mengadopsi undangundang dan peraturan untuk melindungi data pribadi, tetapi masih ada tantangan dalam memastikan implementasi yang efektif (Soesanto et al, 2023).…”
Penelitian ini menyelidiki dampak kejelasan kebijakan privasi dan tingkat kepercayaan platform digital pada perilaku pengguna dalam melindungi privasi online di Indonesia melalui analisis kuantitatif. Sampel 300 peserta memberikan wawasan tentang persepsi mereka, tingkat kepercayaan, dan perilaku pelindung. Statistik deskriptif mengungkapkan rata-rata positif untuk kejelasan, kepercayaan, dan perilaku pengguna. Analisis korelasi mengungkapkan hubungan positif yang signifikan antara kejelasan dan perilaku pengguna dan kepercayaan dan Perilaku Pengguna. Analisis regresi menunjukkan kekuatan prediktif independen dari kejelasan dan kepercayaan pada perilaku pengguna, dengan efek interaksi yang menunjukkan dampak sinergis. Hasilnya menginformasikan strategi yang ditargetkan untuk pembuat kebijakan dan pengembang platform yang bertujuan untuk meningkatkan perlindungan privasi online di lanskap digital Indonesia.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.