Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia

Abstract

<p>Pembentukan hukum dan pembaruan terhadap bahan-bahan hukum, harus ditujukan untuk mewujudkan keseimbangan sosial (<em>social equilibrium</em>), yakni kehidupan yang tertib, adil dan sejahtera. Corak komunikasi atau dialog dan dialektika yang berlangsung dalam proses pembentukan perundang-undangan akan berpengaruh pada karakter hukum, semakin transparan dan partisipatif akan menjadikan hukum semakin responsif. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif. Politik hukum perundang-undangan seharusnya mencakup tiga hal: (i) menjamin keadilan dalam masyarakat (<em>guarantee justice in society</em>); (ii) menciptakan ketentraman hidup <em>(</em><em>creat alive placidity</em>) dengan memelihara kepastian hukum; dan (iii) mewujudkan kegunaan <em>(realize use</em>) dengan menangani kepentingan-kepentingan yang nyata dalam kehidupan bersama secara kongkrit. Penerapan prinsip keadilan, didasarkan pada “ daya laku hukum” dan “ kesamaan di hadapan hukum”. Prinsip kepastian hukum, ditempuh melalui: (i) penormaan yang jelas dan tegas mengenai keharusan dan larangan; (ii) transparansi hukum yang menghindarkan masyarakat dari kebingungan normatif; dan (iii) kesinambungan tertib hukum yang memberi acuan bagi perilaku di masa mendatang. Adapun prinsip kemanfaatan didasarkan pada kemampuan hukum sebagai instrumen sosial untuk mengintegrasikan agregasi kepentingan sosial agar tidak saling berbenturan, dan sebaliknya terjadi keteraturan.</p>

Politik Hukum Praperadilan sebagai Lembaga Perlindungan Hak Tersangka Ditinjau dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 mengenai Penetapan Tersangka

“…Politik dalam Bahasa Belanda disebut dengan politeik, yang memiliki dua arti yaitu sesuatu yang berkaitan dengan negara dan dapat juga diartikan sebagai pembahasan tentang kenegaraan atau yang memiliki relasi dengan negara. Politik hukum yang nantinya akan atau telah dilakukan oleh pemerintah juga meliputi pemahaman tentang bagaimana politik berpengaruh terhadap hukum melalui penglihatan konstruksi kekuatan yang mendorong dan menegakkan hukum tersebut (Hidayat & Arifin, 2019). Apabila membahas mengenai hukum, maka tidak dapat dilihat hanya sebagai tumpukan pasal yang memiliki sifat imperatif atau kewajiban-kewajiban, tetapi harus dilihat sebagai subsistem yang dalam realitanya merupakan arahan dari politik baik formulasi substansinya ataupun penerapan serta penegakannya (Marbun, 2014).…”

Efektivitas Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Pembangunan Hukum Indonesia

“…Diperlukan penemuan jati diri atau identitas dalam pembentukannya. 13 Sebagai negara hukum (rechtsstaat) Indonesia banyak dipengaruhi oleh keragaman suku, agama, adat istiadat, budaya, dan bahasa. 14 Keragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ini juga yang menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam proses pembutan peraturan perundang-undangan.…”

The Legal Politics Harmonization of Sustainable Agricultural Policy

“…Rationally while still taking into account the legal system and applicable legal principles. 63 The process of harmonization of law, in general, must be understood within a larger framework than the conception of legal politics. Legal politics is a legal policy structured in a planned, participatory, and responsive manner.…”