Peran Dan Strategi Organisasi Non Pemerintah Dalam Arena Politik Lingkungan Hidup

Abstract

Abstrak Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup atau yang disebut dengan AMDAL merupakan langkah preventif untuk mencegah kerusakan lingkungan sekaligus prasyarat untuk mendapatkan izin lingkungan. AMDAL dalam penyusunannya harus melibatkan masyarakat, tetapi masih banyak masyarakat yang belum dilibatkan sepenuhnya oleh investor/pelaku usaha dan pemerintah. Padahal masyarakat memiliki hak dan kewajiban untuk menjaga lingkungan. Belum optimalnya pelibatan masyarakat mengakibatkan perlu adanya pengkajian lebih lanjut terkait peran serta masyarakat dalam proses penyusunan AMDAL.Tulisan ini menggunakan metode yuridis normatif dalam menyikapi permasalahan yang berkaitan dengan jaminan perlindungan tentang keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan AMDAL serta akibat hukum dari tidak dilibatkannya masyarakat. Hasil diskusi menunjukan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan AMDAL telah dilindungi dan dijamin hak-haknya oleh regulasi tapi implikasi dari regulasi masih minim. Tidak dilibatkannya masyarakat berimplikasi terhadap dokumen AMDAL dapat diajukan ke PTUN. Selain itu, investor/pelaku usaha wajib memperbaiki mulai tahap dari tidak dilibatkannya masyarakat dalam proses penyusunan AMDAL sesuai dengan putusan pengadilan. Abstract Environmental Impact Analysis or called EIA is a preventive measure to prevent environmental damage as well as a prerequisite for getting an environmental license. The EIA in its preparation should involve the society, but there are still many societies that have not been fully involved by investors/business actors and the government. Whereas the society has the right and obligation to keep environment. The lack of social involvement to result in further about an assessment of social participation in the process of preparing EIA. The written uses normative juridical methods in addressing issues related to guarantees of protection concerning society involvement in the process of preparing to EIA and the legal consequences of non-involvement of the society. Discussion results show that society involvement in the EIA compilation process has been protected and guaranteed its rights by regulation but the implications of the regulation are still minimal. Consequently, the involvement of the public with the implications of EIA documents may be submitted to the Administrative Court and investors/business actors shall be required to improve the phase of the non-involvement of the society in the process of preparing the EIA in accordance with the court's verdict.

Green Consumers Behavior: Perilaku Konsumen dalam Pembelian Produk Ramah Lingkungan

“…Aksi-aksi politik (political action) tersebut dilakukan melalui pengembangan gagasan hijau, pembuatan kebijakan publik yang pro-lingkungan di tingkat internasional, nasional, dan lokal, keadilan iklim, dan perundang-undangan tentang iklim yang sangat diperlukan (Neil, 2018). Strategi dan aksi-aksi politik tersebut memberikan pengaruh terhadap lahirnya regulasi, memperkuat penegakan hukum khususnya terkait lingkungan, mempengaruhi banyak sektor kehidupan, dan mendorong tumbuhnya praktik-praktik pengelolaan lingkungan (Ardhian, Adiwibowo, & Wahyuni, 2016). Aksi politik dalam penelitian ini merupakan tindakan atau kegiatan bermotivasi politik yang diarahkan bagi upaya kelestarian lingkungan.…”

“…Nilai tersebut menunjukkan adanya pengaruh positif antara tindakan politik terhadap perilaku konsumen hijau. Hal ini menguatkan hasil penelitian Ardhian et al (2016) bahwa aksi politik akan mendorong tumbuhnya praktik-praktik pengelolaan lingkungan. Aksi politik dapat dilakukan dengan membentuk forum-forum formal/non-formal.…”

Social Entrepreneurship in the Leadership of Grassroots Innovation Movement: A Case Study of Joglo Tani in Yogyakarta

“…This is in line with the anatomy of this movement, in which initiatives tend to operate in the arena of civil society and involve committed activists who experiment with social innovation, using more environmentally friendly technology and techniques (Seyfang & Longhurst, 2016) and triggered by local interests at a particular time and place (Castro-Arce & Vanclay, 2020). In regard to Civil Society Organizations, there are currently 3,000 nongovernmental organizations in Indonesia (Sparrow & Widyanti, 2010) and are engaged in various fields such as environmental politics (Ardhian, Adiwibowo, & Sri Wahyuni, 2016), empowerment of oil palm farmers (Obie, Yusuf, & Sumai, 2019) and "farmer empowerment" through the strengthening of social capital (belief systems, networks and values) and kinship (Widiara, et.al., 2009). Through collective action, problems can be effectively solved, particularly those found among the poor living in densely populated urban areas or in agricultural systems (Coppock & Desta, 2013).…”

Characteristics of Peatland Fires Based on Village Area and Land Cover in Kalimantan

“…Dampak kebakaran yang dibarengi dengan bencana asap (Yuliarti & Irdayanti, 2016) juga telah masuk ke aspek politik (Ardhian, Adiwibowo, & Wahyuni, 2016), di antaranya terkait hubungan internasional dengan negara tetangga, utamanya Singapura dan Malaysia (Syaufina, 2017;Pasai, 2020). Asap ini biasanya merupakan jenis kebakaran yang terjadi di lahan gambut (Syaufina, 2017).…”