2019
DOI: 10.31219/osf.io/utw97
View full text
Preprint
|
|
Share
Ali Marwan Hsb

Abstract: Dalam praktek pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, Pemerintahan Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur sendiri daerahnya dengan adanya pembagian kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan tersebut adalah urusan-urusan yang terkait dengan urusan konkuren yang terdiri dari urusan wajib dan pilihan. Menjadi pertanyaan adalah dalam bentuk produk hukum apakah pemerintahan daerah mengatur kewenangan-kewenangan tersebut. Berdasarkan penelusuran dari …

expand abstract