Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengangkat kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu dari aspek input, output, outcames, manfaat dan dampak? Berdasarkan diskusi, dapat disimpulkan bahwa (1) Dari input berdasarkan tiga indikator: sumber daya manusia, data dan anggaran. Dari sisi sumber daya manusia, Bapedda telah berusaha memanfaatkan dalam pemanfaatan sumber daya manusia yang ada untuk meningkatkan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah provinsi Bengkulu itu sendiri. Untuk meningkatkan kinerja organisasi, Bapedda juga mengirim personel untuk berpartisipasi dalam pendidikan dan pelatihan perencana fungsional untuk membuat perencana yang baik dan terlatih. (2) Dari output sudah berjalan dengan baik. Tingkat pencapaian dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah menunjukkan bahwa Bapedda telah mencoba yang terbaik dalam hal mewujudkan target kinerja yang ditetapkan. Implementasinya tidak hanya dalam hal penyerapan, tetapi juga totalitas karyawan yang berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pekerjaan dari tahun ke tahun. (3) Dari outcame telah berjalan dengan baik, hampir setiap program kerja telah dapat dicapai dan mapan, dapat dilihat dari beberapa potensi, walaupun ada kekurangan itu akan menjadi evaluasi implementasi di tahun-tahun mendatang. . (4) Dari sisi manfaat telah berjalan dengan baik; hampir suatu program kerja telah berhasil dan mapan serta dapat bermanfaat bagi organisasi. Beberapa pencapaian kinerja menunjukkan bahwa Bapedda telah berusaha menjadi lebih baik dari tahun ke tahun. (5) Dari dampaknya sudah berjalan dengan baik, dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan sebelum Bapedda harus bekerja secara maksimal untuk dapat melanjutkan misi dan visinya menjadi pemimpin lembaga / layanan di bidang perencanaan dapat menjadi contoh dan panutan bagi lembaga lain.

Analisis Efektifitas Program Penurunan Stunting Di Mlangsen Kecamatan Blora Kabupaten Blora

“…Indonesia pernah mengalami penurunan, tapi masih berada di angka 24,4% dari keseluruhan jumlah balita di Indonesia yaitu 23 juta anak. Presiden Joko Widodo karena itu, menandatangani PerPres Nomor 72 Th 2021 terkait percepatan penurunan stunting yang komprehensip, holistic, terintegrasi dan berkualitas, melalui koordinasi, sinergi dan sinkronisasi di antara para policy maker (Lantaeda, Lengkong & Ruru, 2017) (Anggara, 2016;Pasolong, 2019). Salah satu upaya untuk melihat pelaksanaan intervensi penurunan stunting yaitu dengan mengidentifikasi alokasi sumber-sumber pembiayaan dan potensi pembiayaan dari APBN,APBD termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Desa.…”