Indikator Pengadaan Barang / Jasa Berkelanjutan Pada Pembangunan Bendungan

Abstract

Salah satu fokus pembangunan infrastruktur utama di Indonesia adalah pembangunan bendungan. Karena membutuhkan sumber daya dan energi, pembangunan bendungan dapat mempengaruhi, secara langsung atau tidak langsung, kelestarian alam, pencemaran lingkungan, dan keanekaragaman hayati. Pembangunan bendungan oleh pemerintah dilakukan melalui proses pengadaan publik. Melalui Penerapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berkelanjutan (PPB), dampak negatif pengadaan bendungan, dipandang dari aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan, dapat diminimalisasi. Namun penerapan PPB selama ini tidak terlaksana dengan baik, karena kurangnya pemahaman terkait indikator-indikator PPB. Oleh karena itu diperlukan adanya indikator standar untuk setiap langkah pelaksanaan PPB. Tidak adanya indikator standar antara lain disebabkan langkanya penelitian mengenai PPB di negara berkembang dibandingkan dengan di negara maju. Terlebih lagi, pembahasan tentang implementasi PPB dalam pembangunan sumber daya air khususnya di sektor bendungan sangat minim, padahal sektor bendungan dianggap sebagai salah satu dari banyak konstruksi besar yang berdampak signifikan secara sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dalam penelitian ini, kami mengusulkan 64 indikator pelaksanaan PPB yang terdiri dari aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan, sebagai alternatif pemecahan masalah. Indikator PPB dapat diidentifikasi pada setiap tahapan PPB sehingga indikator-indikator keberlanjutan tersebut dapat diterapkan sebagai pedoman dalam perencanaan, kriteria dalam proses tender, dan sebagai ukuran kinerja dalam pelaksanaan konstruksi.

Legal framework of sustainable construction procurement to prevent land degradation: comparison between Indonesia, Singapore and Thailand

“…The construction procurement mechanism was used to build many public facilities and government buildings. Even though the existence of a special law related to construction procurement is critical, it is impossible for the government to encourage the community/private sector to carry out sustainable development if the government itself does not have regulations within the framework of sustainable development (Pudjijono and Nursani, 2022).…”