Implementasi Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu K119 (Spgdt K119) Di Kabupaten Kudus

Abstract

Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu 119 (SPGDT K119) merupakan salah satu inovasi layanan kesehatan untuk menangani kasus kegawat daruratan di Kabupaten Kudus. Pelaksanaan program SPGDT K119 ini masih dikeluhkan masyarakat, laporan keluhan lambat ditangani, akses call center tidak mudah dihubungi, peran penanganan kasus oleh tim RSUD lebih besar jika dibandingkan dengan tim pelaksana Puskesmas. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis implementasi sistem penanggulangan gawat darurat terpadu K119 (SPGDT K119) di Kabupaten Kudus. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan wawancara mendalam dan observasi. Informan utama dalam penelitian ini terdiri dari 16 orang dan informan triangulasi 4 orang. Hasil penelitian menunjukkan Implementasi SPGDT K119 belum berjalan sesuai yang diharapkan, upaya meningkatkan akses dan mutu pelayanan kegawatdaruratan belum dapat dicapai, koordinasi dan komunikasi antar tim belum efektif, komitmen petugas pelaksana puskesmas belum terbangun, tupoksi serta SOP belum dipahami secara menyeluruh oleh pelaksana. Rekomendasi dari hasil penelitian ini yaitu penggalangan komitmen pemangku kebijakan dan pelaksana, peningkatan koordinasi dan komukasi efektif antar tim, penyediaan sumber daya sesuai kebutuhan program, meningkatkan sosialisasi, dan pelatihan petugas pelaksana. Kata kunci: gawat darurat, penanggulangan dan implementasi

Implementasi Terkait Kesiapan Petugas Panti Terhadap Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (Spgdt) Di Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita Palembang

“…Petugas call centre adalah dokter dan perawat yang mempunyai kompetensi gawat darurat. SPGDT 119 bertujuan memberikan pertolongan pertama kasus kegawatdaruratan medis, memberikan bantuan rujukan ke Rumah Sakit yang tersedia, mengkoordinasikan pelayanan informasi penanganan medis yang terjadi pada pasien sebelum mendapatkan pelayanan medis di Rumah Sakit (Sylvana, 2020) Di Indonesia SPGDT atau yang di negara lain disebut EMS (Emergency Medical Services) belum menunjukkan hasil maksimal, sehingga banyak dikeluhkan oleh masyarakat ketika mereka membutuhkan pelayanan Kesehatan, keterpaduan dalam melayani penderita gawat darurat belum sistematis, kurangnya komunikasi baik antar fasilitas kesehatan dan antar tenaga kesehatan sendiri apalagi dengan masyarakat pengguna, sehingga terkesan berjalan sendiri-sendiri (Yudhanto et al, 2021) Data lain yang dapat dijadikan rujukan hasil penelitian (Mochamad, 2019), hasil penelitian menunjukkan bahwa respon time penanganan masih lambat, respon time yang seharusnya < 10 menit, pada pelaksanaannya > 30 menit, hal ini belum sesuai dengan tujuan yang diharapkan dimana SPGDT K119 dicanangkan adalah untuk memberikan penanganan yang cepat dan tepat kepada masyarakat yang membutuhkan. Akses layanan masih ditemukan kendala, kesulitan mengakses call center menjadi permasalahan ketika masyarakat membutuhkan penanganan.…”

Inovasi Layanan Call Center 119 Kesehatan Di Indonesia: Problem Kesiapan Aparat

“…Peraturan Pemerintah, Nomor: 46/2014, yang mengatur Sistem Informasi Kesehatan (SIK), dalam rangka mengembangkan kebijakan sistem pelayanan publik, harus dapat dirasakan masyarakat luas (Nurulia Dwi 2019). SIK yang terintegrasi sangat diperlukan untuk menyajikan data secara real time dan sangat mudah diakses, dimana fungsinya, mendukung keputusan dan health matrics, network world organization (Mochamad, Arso, and Setyaningsih 2019).…”

“…Pembangunan manusia merupakan proses perluasan pilihan kebebasan berpolitik, partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, pilihan untuk berpendidikan, bertahan hidup dan sehat, serta menikmati standar hidup layak (Mochamad, Arso, and Setyaningsih 2019). Konsep pembangunan manusia dikenal dengan nama Human Development Index (HDI).…”

“…Di Indonesia ada lembaga Ombudsman yang fungsinya melakukan pencegahan terjadinya maladministrasi. Kewenangannya adalah mendorong dan menjaga konsistensi pemerintah atau penyelenggara pelayanan publik mengikutsertakan partisipasi masyarakat atau pihak terkait dalam penyusunan standar pelayanan dan/atau Standar Operational Prosedur (SOP) dalam penyelenggaraan pelayanan (Mochamad, Arso, and Setyaningsih 2019). Di Indonesia sudah ada lembaga yang menangani kesalahan administrasi dalam hal pelayanan publik yaitu lembaga Ombudsman.…”

Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Public Safety Center (Psc) 119 Di Indonesia : Literatur Review

“…XVII No. 2 Desember 2022 DOI: https://doi.org/10.32382/medkes.v17i2 Pusat Komando Nasional (NCC) (5) Komunikasi Tim, struktur birokrasi dalam pengelolaan layanan PSC 119 (6) Evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat (7) Sosialisasi kepada publik tentang PSC 119 dan bagaimana mendapatkan layanan ini (8) Lintas sektor, terutama dukungan sektor non-kesehatan , (9) anggaran, terutama anggaran non-fisik seperti biaya pelatihan dan biaya operasional harian (10)…”