Evaluasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUM DESA) Oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Karawang

Abstract

Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang telah membuat peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Usaha Milik Desa. Berdasarkan peraturan Bupati Karawang tersebut dalam pasal 1 menyatakan bahwa Badan usaha milik desa selanjutnya disebut Bum Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaaan Desa yang dipisahkan guna menggelola aset, jasa layanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Penelitian ini menggunakan teori Dunn (2003) yang meliputi efektivitas, efisisensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana evaluasi program BUM Desa oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Karawang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa evaluasi program BUM Desa oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Karawang masih belum efektif. Hal ini terlihat dari belum tercapainya tujuan pendirian BUM Desa.The Karawang regency government has made a regent regulation number 51 of 2015 concerning the establishment, management, management and dissolution of village-owned businesses. Based on the Karawang Regent's regulation in article 1 states that the village-owned enterprise, hereinafter referred to as Village Bum, is a business entity that is wholly or most of its capital owned by the Village through direct equity participation from village assets that are separated to manage assets, services, and other efforts for the maximum welfare of the village community. This study uses Dunn's theory (2003) which includes effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness and accuracy with the aim of knowing how to evaluate the BUM Desa program by the Office of Community and Village Empowerment in Karawang District. The method used in this research is descriptive method with a qualitative approach. The results showed that the evaluation of the BUM Desa program by the Office of Community and Village Empowerment in Karawang District was not yet effective. This can be seen from the achievement of the purpose of establishing BUM Desa.

Analysis of the Implementation of Discipline for State Civil Servants at the Office of Community and Village Empowerment, Pasangkayu Regency

“…The state civil apparatus's ability to improve discipline is a means of supporting the successful completion of work (7). The Community and Village Empowerment Service has the main task of formulating policies in the field of community and village empowerment; implementing procedures in the area of community and village empowerment; implementation of evaluation and reporting in the field of community and village empowerment; implementation of service administered by the scope of their duties; the performance of other functions given by the regent about his responsibilities and operations (8).…”

Pemberdayaan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (Prse) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Kabupaten Bantul Tahun 2013-2018

“…Pemerintah Kabupaten Bantul mengelompokkan terdapat tiga persoalan sosial terbanyak yang dihadapi daerahnya, yaitu tingginya angka kemiskinan, anak yang tidak terpelihara dan perempuan korban kekerasan. Dalam upaya membebaskan masyarakat dari belenggu kemiskinan, pihak pemerintah maupun swasta telah melakukan berbagi strategi melalui program yang diberikan secara langsung maupun tidak langsung (Purnamasari & Ramdani, 2019). Sasaran target dari pengentasan belenggu kemiskinan tersebut, yakni Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) khususnya PRSE.…”

Strategi Komunikasi Perwakilan BKKBN Provinsi Banten Dalam Pengendalian Penduduk di Provinsi Banten

“…Sedangkan media tidak langsung mengunakan media massa (televisi dan radio), media nirmassa (Koran, leaflet, dan buku-buku), billboard, layar monitor dan lain-lain), dan media sosial (facebook dan instagram). (Purnamasari & Ramdani, 2019). Dilihat dari akun media sosial facebook dan instagram Perwakilan BKKBN Provinsi Banten serta pada mitra.…”