Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Karawang Barat

Abstract

This study aims to describe how the evaluation of the Family Hope Program, West Karawang District. This research is a qualitative research using the case study method. Data collection techniques use interviews with informants as objects of information that aim to achieve goals in order to obtain information in research. The types of data used in this study are primary data and secondary data obtained from interviews with informants in this study. The author uses the policy evaluation theory according to William N Dunn as a reference for analyzing which consists of aspects of effectiveness, efficiency, adequacy, leveling, and accuracy. The results showed that the evaluation of the implementation of the Family Hope Program Policy in Karawang District was judged by several evaluation indicators as a whole that had met, namely, effectiveness, adequacy. Meanwhile, other indicators have not met, namely efficiency, leveling and accuracy. Several obstacles were encountered in the implementation of the Family Hope Program, namely the lack of PKH resources, difficulty in changing the mindset of KPM, and the uneven distribution of aid. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan bagaimana evaluasi Program Keluarga Harapan Kecamatan Karawang Barat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dengan informan sebagai objek informasi yang bertujuan untuk mencapai tujuan guna memperoleh informasi dalam penelitian. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh dari wawancara dengan informan dalam penelitian ini. Penulis menggunakan teori evaluasi kebijakan menurut William N Dunn sebagai acuan menganalisis yang terdiri dari aspek efektifitas, efisiensi, kecukupan, perataan, dan ketepatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi pelaksanaan Kebijakan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Karawang dinilai dari beberapa indikator evaluasi secara keseluruhan sudah memenuhi yaitu, efektifitas, kecukupan. Sedangkan indikator lainnya masih belum memenuhi yaitu efisiensi, perataan dan ketepatan. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan masih ditemui beberapa kendala yaitu kurangnya Sumber Daya PKH, susahnya merubah cara pola pikir KPM, dan persebaran bantuan yang tidak merata.

Untitled

“…Manager Operasional Perumda Varia Niaga Samarinda selaku pengelola Bebaya Mart, Bapak Wasis Basuki mengatakan bahwa kebijakan penerapan aplikasi ecommerce (aplikasi Bebaya Mart di Kota Samarinda) sudah efisien karena mampu mencapai tujuan dengan usaha dan pembiayaan seminimal mungkin bahkan tidak menggunakan APBD Kota Samarinda "Aplikasi Bebaya Mart yang kami kembangkan ini tidak menggunakan pembiayaan serta untuk kios Bebaya Mart serta gudang penyimpanan yang berdiri saat ini dalam proses pembangunan dan lahan yang digunakan merupakan lahan dan bangunan kosong inventaris milik Pemerintah Kota Samarinda. Sedangkan untuk modal tidak menggunakan APBD tetapi dari teman-teman investor melakukan investasi berupa barang dan aset" Pada penelitian sebelumnya, Kurniawan et al, (2021) menyampaikan bahwa efisiensi ini merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Kriteria ini memiliki 2 indikator yaitu sumber daya serta optimalisasi untuk mencapai hasil yang ideal atau maksimal.…”

Klasifikasi Penerima Bantuan Sosial Menggunakan Algoritma C 4.5

“…Dengan berlakunya PSBB diberbagai kota termasuk di Tangerang dan sekitarnya membuat pemerintah harus segera menyalurkan bantuan untuk masyarakat berupa dana tunai, sembako, dana BLT, dan bantuanbantuan lain untuk bisa memenuhi segala kebutuhan masyarakat di masa PSBB yang akan dibahas dalam penelitian ini. Penelitian sebelumnya yang memiliki kemiripan misalnya "Program Keluarga Harapan merupakan salah satu upaya pemerintah dalam proses pelembagaan perlindungan sosial dan kesejahteraan bagi masyarakat miskin (Kurniawan, Hakim, & Ramdani, 2021). Distribusi bantuan sosial kepada masyarakat kurang optimal karena ketidak siapan pemerintah serta belum siapnya sistem keputusan untuk menentukan keluarga miskin mana yang seharusnya diberikan bantuan (Zaman, 2016).…”

Evaluasi Program Keluarga Harapan di Kabupaten Gresik

“…Sebagai upaya pengentasan kemiskinan, pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam memperbaiki kemiskinan yang bertumpu pada bantuan dan perlindungan sosial serta meningkatkan efektivitas dalam upaya untuk mengurangi kemiskinan dengan melalui implementasi program yang bersifat secara langsung. Melihat bahwa terdapat banyak sekali kebijakan publik yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dapat mencapai goalsnya, maka dalam implementasi kebijakan publik sangat perlu dilakukan pengawasan (Wibawani et al, 2021) Berdasarkan Kurniawan et al (2021) bahwa implementasi kebijakan haruslah dianalisis melalui evaluasi supaya dapat dilihat output dan impact. Dengan begitu, kebijakan dapat terus ditingkatkan ke arah yang lebih baik (Razali & Putri, 2020).…”