Barriers to the implementation of public-private partnerships in the healthcare sector in the Kingdom of Saudi Arabia

Abstract

Background Saudi Arabia is considering increasing the role of the private sector's participation in financing and delivering healthcare services through the adoption of Public-Private Partnerships (PPPs). However, the adoption and successful implementation of PPPs in the Saudi healthcare sector requires careful attention to overcome potential obstacles. Objectives This study investigates and identifies potential barriers to the successful implementation of PPPs in the Saudi healthcare sector. Methods A pre-tested interviewer-administered questionnaire was used to collect data from 72 respondents over a two-month period. Respondents were asked to rate the degree of influence of potential key barriers using a five-point Likert scale. The collected data was analysed using descriptive and inferential statistics. Results The evidence showed that the top three barriers, as rated by the respondents, were legal barriers, including delays in receiving approval and permits and law and regulation changes, environmental barriers, including lack of transparency and accountability and technological barriers, including a shortage of professionals qualified to handle PPP projects. Conclusions The barriers identified suggested that the government should ensure that PPPs are implemented in a timely manner to ensure that private sector involvement yields the intended benefits. Furthermore, a stable legal and regulatory framework must be established that is

Are partnerships in nonprofit organizations being governed for sustainability? A partnering life cycle assessment

“…Kuruvila [ 11 ] argued that less-experienced NPOs struggle with their functioning and internal management of partnerships and need to build their management capacities to navigate their relationships with partners. These challenges in Saudi Arabia were related to a shortage of professionals qualified to handle cross-sector partnerships; a lack of expertise in establishing governance principles; a lack of co-ordination and networking skills with various actors; and the weakness of transparency and accountability measures [ 61 , 118 ]. In this context, Huyse, Phlix [ 119 ] concluded that less-experienced NPOs should invest in a clear vision of the nature of the capacities that they wish to build.…”

Faktor Penghambat Implementasi Proyek Transportasi Masal berbasis Rel di Surabaya dengan Skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha

“…Tabel 1 menunjukkan terdapat enam variabel dengan 27 indikator yang tersebar disetiap variabelnya. Enam variabel tersebut yaitu: Social, Legal, Economic, Environment, Politic, Technology (SLEEPT) [12]. Variabel ekonomi terdiri dari tujuh indikator, variabel lingkungan terdiri dari empat indikator, variabel legal terdiri dari tiga indikator, variabel politik terdiri dari dua indikator, variabel sosial terdiri dari lima indikator, variabel teknologi terdiri dari enam indikator.…”

“…Pendekatan dalam memperoleh variabel dan indikator mengunakan pendekatan SLEEPT yang dianggap telah menjadi suatu alat ukur yang terverifikasi dalam menyediakan ketajaman analisis dalam suatu lingkungan bisnis, metode tersebut memungkinkan pemangku kepentingan untuk membangun sistem yang lebih efektif dan efisien dalam menganalisa suatu skema KPBU [12]. 27 Kurangnya pengalaman stakeholder [5] [12] Setelah identifikasi variabel, tahapan selanjutnya adalah melakukan survei pendahuluan yang melibatkan pakar dari bidang transportasi.…”

“…Berdasarkan hasil survei pendahuluan ini juga diperoleh pendapat para ahli terhadap variabel penelitian. Lemahnya hubungan antar stakeholder menjadi salah satu variabel yang penting karena skema KPBU memiliki beberapa tahapan yaitu perencanaan, persiapan, transaksi, dan pembangunan yang disetiap tahapannya terdapat parameter tertentu [4], sehingga perlunya komunikasi yang lebih efektif dan kemauan dalam mewujudkan kepentingan bersama, selain itu skema KPBU masih dianggap sinonim dari privatisasi yang menggadaikan aset negara kepada swasta [12] hal ini mengakibatkan kerenggangan hubungan antar stakeholder.…”

“…Kondisi ini ditemukan pada pe-nelitian serupa, yaitu dengan adanya hambatan ekonomi se-perti tidak adanya partisipasi Badan Usaha untuk berinvestasi sehingga perlu adanya insentif dari Pemerintah. Dengan keadaan variabel ekonomi yang menjadi penghambat maka diperlukan analisa kelayakan dengan memperhatikan biaya investasi dan transparansi pembiayaan proyek dengan skema KPBU [12].…”