Kaum difabel merupakan kelompok beresiko tinggi yang cenderung tidak �terlihat� selama terjadi bencana. Apalagi diikutsertakan dalam usaha-usaha kesiapsiagaan dan tanggap darurat. Hal ini dikarenakan keterbatasan mereka dalam mengakses lingkungan fisik, informasi dan komunikasi, pengetahuan, serta keterbatasan keterampilan maupun kemampuan. Mereka cenderung dianggap menjadi beban dan seringkali diabaikan oleh sistem. Berdasarkan permasalahan tersebut maka mainstreaming disabilitas dalam manajemen bencana inklusif harus terwujud agar keseluruhan sistem bisa seimbang dan dapat bekerja dengan baik. Terlebih saat ini dunia global sedang menghadapi bencana Pandemi COVID-19 yang menuntut kesiapan seluruh lapisan masyarakat, khususnya penyandang disabilitas untuk melakukan upaya mitigasi dan antisipasi risiko bencana pandemi sesuai dengan perannya masing-masing. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperkaya diskursus inklusi disabilitas dalam manajemen risiko bencana yang masih sangat terbatas, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai basis dalam merumuskan model pemberdayaan penyandang disabilitas dalam sistem manajemen bencana yang inklusif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data primer dalam penelitian ini berupa peristiwa terkait dengan pengintegrasian fungsi AGIL dalam kelompok Difagana yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan diskusi kelompok terarah (focus group discussion), baik secara tatap muka maupun via daring (whatsapp dan zoom). Sedangkan data sekunder berasar dari literature terkait disabilitas dan bencana. Hasil penelitian memperlihatkan adanya konektivitas antara fungsi adaptasi (Adaptation), pencapaian tujuan (Goal attainment), integrasi (Integration), dan pemeliharaan sistem (Latency) (AGIL) di kelompok Difagana dalam situasi bencana alam, maupun bencana non alam.
The purpose of this study is to determine the legal regulation arrangements concerning the blue economy and solutions to overcome obstacles to the implementation of the blue economy, in this case, are B3 and dumping. This research is normative juridical research, using a descriptive method with a qualitative approach. The data source used in this study is secondary legal material, which will examine positive legal norms. The conclusion that can be stated is that there is no harmonization between articles in one law and harmonization between laws governing environmental management. The solution to overcome obstacles to implementing the blue economy is first to harmonize related legislation. Second, strict legal action and sanctions from the government if there are violations related to marine affairs. Third, the existence of joint patrols between related institutions in the country and patrols between countries.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
hi@scite.ai
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.