This research aims at examining the effect of perception of the use of electronic filling (efilling) on taxpayers' compliance. Further, the study investigate the role of intention to use as mediating variable on the relation between perception of e-filling and taxpayers' compliance. Perception of the use of e-filling divide into: perceived usefulness and perceived ease of use. Sample of the study are individual taxpayer with taxpayer registration number. The study conducted at regency at Central Java Province consist of Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Klaten and Karanganyar. The sample of the study consists of 750 taxpayers. The study use SEM analysis to test the hypothesis. The result of the study show that that both perceived usefulness and perceived ease of use have positive effect on taxpayers' compliance and intention to behave mediate the relationship between perceived usefulness and perceived ease of use on taxpayers' compliance. A B S T R A KPenelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh persepsi penggunaan electronic filling (efilling) terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya penelitian ini menguji peran perilaku wajib sebagai variabel mediasi hubungan antara penggunaan e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak. Persepsi penggunaan e-filling dapat dibagi menjadi dua yaitu persepsi kebermanfaatan dan persepsi kemudahan. Sampel penelitian ini adalah wajib pajak pribadi yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Penelitian ini dilakukan di 5 Daerah Tingkat II di Jawa Tengah, yaitu: Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Klaten dan Kabupaten Karanganyar. Jumlah responden penelitian ini adalah 750 wajib pajak. Pengujian statistik untuk menguji hipotesis menggunakan alat uji Structural Equation Modelling (SEM). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi kebermanfaatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, persepsi kemudahan memberikan dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berikutnya, perilaku wajib pajak memediasi hubungan antara persepsi penggunaan e-filling dan kepatuhan wajib pajak. PendahuluanPertumbuhan penerimaan pajak di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat, hal ini menunjukkan peranan penting pajak sebagai sumber penerimaan kas negara. Data APBN 2016 yang bersumber dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2016) menunjukkan bahwa total pendapatan dalam negeri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.822,5 triliun, yang bersumber dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.546,7 triliun dan penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 273,8 triliun dan penerimaan hibah sebesar Rp 2,0 triliun. Kondisi ini menunjukan pajak merupakan sumber pemasukan utama bagi negara. Oleh karena itu, keterlibatan peran serta masyarakat dalam membayar kewajiban perpajakan merupakan kunci penting bagi negara dalam mengatur roda pembangunan yang sedang atau akan berjalan.
Penelitian ini membahas bagaimana pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan temuan audit BPK terhadap kinerja penyelenggara pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia tahun anggaran 2011. Metode pengukuran kinerja dengan menggunakan pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah (EKPPD), dimana sumber EKPPD berasal dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Penelitian ini menggunakan populasi semua pemerintah daerah di Indonesia. Teknik pengambilan sampel dengan metode purposive sampling yaitu dengan cara memilih pemerintah kabupaten/kota yang memenuhi kriteria yang ditetapkan penulis. Sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 243 pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa secara rata-rata kinerja penyelenggara pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia masuk dalam kategori tinggi. Berdasarkan hasil olah statistik SPSS dengan regresi linear dapat disimpulkan sebagai berikut bahwa tingkat kekayaan daerah (PAD), belanja modal (BM), dan temuan audit (TEMUAN) berpengaruh signifikan terhadap kinerja penyelenggara pemerintah daerah, tetapi untuk variabel belanja modal (BM) arah tersebut tidak sesuai dengan hipotesis penelitian karena hasilnya adalah negatif. Sementara itu untuk variabel ukuran daerah (ASET) tidak berpengaruh terhadap kinerja penyelenggara pemerintah daerah dengan tingkat signifikansi 5%, dan hanya berpengaruh pada tingkat signifikansi 10%. Variabel tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat (DAU) dan status daerah (STATUS) tidak berpengaruh terhadap kinerja penyelenggara pemerintah daerah.
ABSTRAKPenelitian ini bertujuan menguji pengaruh kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan dengan kebijakan dividen sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel diambil dengan metoda puposive sampling. Hipotesis dalam penelitian ini diuji menggunakan uji regresi dengan variabel moderasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; 1) kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. 2) kebijakan dividen merupakan variabel moderasi dalam hubungan antara kepemilikan manajerial dan nilai perusahaan.Kata Kunci: kepemilikan manajerial, kebijakan dividen, nilai perusahaan, moderasi. PENDAHULUANPerusahaan didirikan dengan tujuan meningkatkan nilai perusahaan sehingga dapat memberikan kemakmuran bagi pemilik (Siallagan dan Machfoedz, 2006). Jensen (1986) menyebutkan bahwa teori keagenan menjelaskan bahwa pemegang saham sebagai prinsipal mendelegasikan tugas dan wewenang kepada manajemen sebagai agen untuk mengelola perusahaan. Pemegang saham sebagai pemilik perusahaan berada diluar perusahaan sehingga tidak dapat sepenuhnya mengawasi kinerja perusahaan. Manajemen berada dalam perusahaan sehingga lebih mengetahui akan kondisi perusahaan yang sesungguhnya. Hal ini menyebabkan terjadinya konflik keagenan yang disebabkan karena informasi yang tidak simetri antara manajemen dan pemegang saham.Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham oleh pihak manajemen perusahaan. Kepemilikan saham manajerial dapat digunakan untuk mensejalankan antara kepentingan pemegang saham dengan manajer. Sebagai pemilik perusahaan manajer akan ikut merasakan langsung manfaat dari keputusan yang diambil dan manajer ikut menanggung risiko apabila ada kerugian yang timbul sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah. Semakin besar proporsi kepemilikan manajemen pada perusahaan akan dapat menyatukan kepentingan antara manajer dengan pemegang saham, sehingga diharapkan dapat meningkatkan nilai dan kinerja perusahaan (Jensen, 1986).Soliha dan Taswan (2002) menemukan hubungan yang signifikan dan positif antara kepemilikan menajerial dan nilai perusahaan, sedangkan hasil penelitian Benson dan Davinson (2008) menunjukkan hasil yang negatif antara kepemilikan manajerial dan nilai perusahaan. Kepemilikan manajerial yang besar dianggap memperbesar perilaku oportunis manajer sehingga pasar akan bereaksi negatif yang berdampak pada penurunan nilai perusahan (Benson dan Davinson, 2008). Salah satu faktor yang diduga berpengaruh terhadap nilai perusahan adalah kebijakan dividen (Olweny, 2012). Iturriaga dan Crisóstomo (2010) menjelaskan keputusan tentang dividen mengundang perdebakatan dikalangan peneliti keuangan. Abdullah et al., (2012) menyatakan bahwa kebijakan dividen merupakan salah satu isu kontroversial dibidang keuangan yang menarik untuk diteliti. Dividen merupakan pembayaran perusahan kepada pemegang saham. Kebijakan dividen biasanya dilakukan setelah perusahaan menghasilkan laba. Kebijakan
Many regional governments in district/city still allocate their capital expenditures below 30%. It is not in line with expectations as mandated in Regulation of the Minister of Home Affairs on Guidelines for Preparation of Regional Income and Expenditure Budget (APBD). The purpose of this study is to examine the effect of financial performance and balance funds on the allocation of capital expenditures for district /city governments in Indonesia. The sample used in this study were 473 district/city governments consisting of 382 district governments and 91 city governments. Meanwhile, the type of data used was secondary data. The analysis in the study was based on reports on the realization of the 2013 to 2017 budget audited by The Supreme Audit Agency of The Republic of Indonesia (BPK).The results of multiple regression analysis show first, Regional Financial Independence and General Allocation Funds have a negative but significant effect on Capital Expenditures. Second, Regional Financial Effectiveness, Revenue Sharing Funds, and Special Allocation Funds have a positive and significant effect on Capital Expenditures. Third, Regional Financial Efficiency does not significantly affect Capital Expenditures.
This paper seeks to find evidence accrual accounting implementation within local government in Indonesia. The evidence comes from the quality of financial statements published by the local government in Indonesia. The financial statements used in this study is financial statement publish from 2007 to 2016 by local government in Indonesia, including province, city, and regency. A total of 5,080 financial statements is used in this research. Based on the regulation, financial statements which published between 2007 and 2013 is published under Cash Toward Accrual accounting standard. Financial statements which published from 2014 onwards is using full accrual accounting standard. From those 5,080 financial statements, there is 3,515 financial statements publish using Cash Toward Accrual (CTA) basis, and 1,565 financial statements that using accrual basis. This research utilizes Mann-Whitney testing as an analysis technique. This research finds that accrual-based financial statements have a significant difference in total quality, relevance, reliability, and understandable value compared to CTA based financial statements. This research also finds that financial statement quality is improving every year. Although there has been an increase, those increase has not been maximized. Local governments must strive to improve the quality of their financial statements so that transparency and accountability delivered by local governments are maximized.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
hi@scite.ai
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.