This study will discuss the voting behavior of the Betawi Rempug Forum in the 2019 Indonesian Presidential Election. Studies on voter behavior will never stop as long as Indonesia still adheres to a democratic system, as has happened in the Betawi Rempug Forum (FBR) community organization. FBR is a Betawi community organization which in the presidential election changed its political support for Pak Joko Widodo, while during the 2017 DKI Jakarta governor election, they supported the candidate pair for Governor Anies-Sandi. This is what makes a lot of polemics in the community, even every head of the winning team has an argument with each other regarding this. Therefore, it is important to look at the voting behavior of the Betawi Rembug Forum (FBR) in the 2019 Presidential Election. By using the theory of voter behavior and combining it with qualitative research methods with the type of case study research, it is hoped that this study can be a separate contribution. for the study of social science and political science in Indonesia.
The phenomenon of the appointment of acting regional heads by the central government to fill the vacancies caused by the postponement of regional elections to the upcoming 2024 simultaneous regional elections has had a serious political impact. This paper will try to look at: First, discuss the problems of appointing acting regional heads related to the mechanism of the appointment process in general from the Indonesian scale and a special analysis of phenomena in Aceh Province. Second, discussing the pros and cons of the phenomenon when serving as a leader who then sees its relevance to the concept of democracy. Then, it will provide an evaluative description of the impacts that may arise so that conclusions and recommendations can be drawn for the running of an effective and efficient government in the future. This research is normative research using qualitative methods with a case study approach. Based on the results of the analysis of the findings with the theory used, the phenomenon of the appointment of acting regional heads by the central government is proven to be contrary to the concepts and principles of democracy, where procedurally the position is obtained through determination not election by the people. The recommendations put forward are that it is necessary to formulate a regulation that specifically regulates this matter and there is a need for the involvement of stakeholders in the regions to create an effective and efficient regional government. Fenomena penunjukan penjabat kepala daerah oleh pemerintah pusat untuk mengisi kekosongan jabatan yang disebabkan oleh penundaan pilkada menuju pilkada serentak 2024 mendatang melahirkan dampak politik yang serius. Tulisan ini akan berusaha melihat: Pertama, membahas problematika pengangkatan penjabat kepala daerah terkait mekanisme proses penunjukannya secara umum dari skala Indonesia dan analisis khusus fenomena di Provinsi Aceh. Kedua, membahas mengenai fenomena pro dan kontra saat menjabat sebagai pemimpin yang kemudian melihat relevansinya dengan konsep demokrasi. Kemudian, memberikan gambaran yang bersifat evaluatif dari dampak yang mungkin muncul, sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan serta rekomendasi untuk jalannya pemerintahan yang efektif dan efisien di masa yang akan datang. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus (case study). Berdasarkan hasil analisis temuan dengan teori yang digunakan, maka fenomena penunjukkan penjabat kepala daerah oleh pemerintah pusat terbukti bertentangan dengan konsep dan prinsip demokrasi, dimana secara prosedur jabatan tersebut diperoleh melalui penetapan bukan pemilihan oleh rakyat. Rekomendasi yang diajukan adalah perlu disusun sebuah regulasi yang secara spesifik mengatur hal tersebut dan perlu adanya keterlibatan stakeholder di daerah agar tercipta pemerintahan daerah yang efektif dan efisien.
Perkembangan pariwisata di Indonesia berkembang seiring kemajuan wilayah. Perkembangan setiap wilayah menghasilkan tempat pariwisata yang menarik dikunjungi. Indonesia dengan penduduk muslim terbesar di dunia dan memiliki daerah wisata yang beraneka ragam diharapkan menjadi tempat pariwisata halal. Sulawesi selatan sebagai salah satu potensial untuk dilakukan penerapan pariwisata hala diharapkan memiliki kelengkapan untuk mendukungnya, dimana penelitian ini akan meneliti dengan melakukan identifikasi faktor pendukung pariwisata halal. Adapun metode yang digunakan adalah wawacara dan melakukan penyebaran kuesioner kepada Stakeholders di Kota Makassar selanjutnya akan di analisis dengan SWOT. SWOT adalah singkatan dari Strengths (kekuatan), Weaknesses (kelemahan), Opportunities (peluang), dan Threats (ancaman). Hasil didapat dari identifikasi faktor ini adalah Peningkatan layanan dan pengelolaan wisata halal secara baik, Mengoptimalkan promosi dan citra sebagai penggerak pariwisata halal serta Pengembangan yang infrastruktur pendukung pariwisata halal, Membuat paket wisata halal yang lebih menarik dan Melakukan promosi ke setiap daerah dengan penduduk muslim dominan di Indonesia, Pelatihan dan peningkatan pengetahuan kepada masyarakat daerah berpotensi pariwisata halal. Faktor diatas diharapkan dapat dikembangkan untuk mempersiapkan pariwisata Halal agar dapat berkembang dan berkelanjutan.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
hi@scite.ai
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.