This study aims to analyze the influence of Employee Motivation on Organizational Performance at the Regional Development Planning Board (Bappeda) of Banyuwangi and Jember Regencies. This study uses a quantitative descriptive research method. The population and sample amounted to 98 respondents consisting of all employees of the Regional Development Planning Agency of Banyuwangi Regency and Jember Regency. The instrument and data analysis technique used in this study is Partial Least Square (PLS). For data collection techniques using questions (questionnaires) or questionnaires distributed to all respondents.There are five indicators in the employee motivation variable used in this study, namely: 1) physical needs, 2) needs for security and safety, 3) social needs, 4) self-esteem needs, and 5) self-actualization. For organizational performance variables, there are six indicators used in research, namely 1) effectiveness, 2) efficiency, 3) quality, 4) productivity, 5) quality of work life, 6) learning and innovation. The results of this study indicate that employee motivation has a significant effect on organizational performance in the Regional Development Planning Agency (Bappeda) of Banyuwangi and Jember Regencies.
Ruang terbuka hijau publik merupakan ruang terbuka yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Merujuk pada peraturan dan fenomena sehingga penelitian ini dirasa penting karena sarana dan prasana pemerintahan Kabupaten Situbondo membangun ruang terbuka hijau dapat termanfaatkan dengan baik oleh masyarakat melalui memberdayakan UMKM masyarakat yang ada disekitar lahan tersebut. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan metode pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian di Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo Jawa Timur. Teknik penentu informan menggunakan purposive sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi dan study pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Desa Kesambirampak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo sebagai berikut : 1) Segi Bidang Pendidikan yakni menduduki posisi penting dalam proses dinamika pertemuan budaya, karena melalui ruang ini dihubungkan jalinan budaya antara wilayah dan sebagai aicon desa untuk mengenal budaya desa tersebut. Dari sinilah interaksi budaya dengan segala implikasinya terjadi. Interaksi budaya ini telah memunculkan kelompok-kelompok sosial dari berbagai etnis dan membentuk kampung-kampung etnis tertentu dengan kulturasi budaya mereka yang berkembang di sekitar taman. 2) Segi Bidang Ekonomi yakni dapat meningkatakn pendapatan warga masyarakat sekitar sehingga dapat menambah pula terhadap Pendapat Asli Desa (PAD) yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. 3). Segi Bidang Sosial yakni sebagai wadah berkumpulnya manusia dalam melakukan segala bentuk kegiatan sehingga menghasilkan interaksi dan komunikasi antar warga sebagai wadah rekreasi keluarga yang sangat terjangkau oleh masyarakat.
SMK Negeri 1 Situbondo adalah salah satu sekolah menengah kejuruan yang ada di kabupaten Situbondo. SMK Negeri 1 Situbondo memiliki beberapa jurusan dan tentunya juga mempunyai banyak siswa, dengan banyaknya siswa tersebut, tidak menutup kemungkinan untuk terjadi banyak pelanggaran kedisiplinan yang dilakukan oleh siswa di SMK Negeri 1 Situbondo tersebut. Seiring dengan banyak siswa yang melakukan, pencatatan semua pelanggaran dan absensi tersebut masih menggunakan cara yang manual yaitu dicatat di buku Commulatif Record dan jurnal absensi kelas yang berisi data-data pelanggaran siswa dan data absensi siswa di setiap kelasnya, sehingga dibutuhkan Sistem Informasi Pelanggaran Siswa yang bisa membantu pekerjaan petugas TU dan BK. Setiap hari petugas TU dan BK disibukkan dengan mencatat data absensi dan pelanggaran siswa. Setiap terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh siswa petugas merasa kebingungan. Jadi, dengan adanya Sistem Informasi Pelanggaran Siswa pekerjaan petugas lebih efektif dan efisien.
Pertumbuhan dan perkembangan perkotaan besar perannya dalam penyebaran dan pergerakan penduduk. Hal ini terjadi karena di bagian wilayah tersebut terdapat berbagai kegiatan ekonomi primer, sekunder, maupun tersier, serta fungsi pelayanan yang mampu meningkatkan daya tarik bagi penduduk. Salah satu potensi pengembangan pembangunan daerah adalah usaha di sektor informal seperti Pedagang Kaki Lima (PKL). Potensi ini apabila dikelola dengan baik, maka akan memberikan kontribusi yang besar dalam aktifitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Rumusan masalah mengenai bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Bab III Pasal 4 Huruf B tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Pada Satuan Polisi Pamong Praja di Kawasan Tertib Lalu Lintas Jl.Ahmad Yani di Kabupaten Situbondo. Metode penelitian skripsi ini adalah pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Bab III Pasal 4 Huruf B tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat didalam pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang ada namun didalam implementasinya terdapat beberapa kendala seperti masih adanya pelanggaran terhadap PKL meskipun telah dilakukan upaya-upaya oleh pemerintah daerah Kabupaten Situbondo melalui Satuan Polisi Pamong Praja dengan menertibkan dan konsep yang efektif dalam penataan kembali pedagang kaki lima di Kabupaten Situbondo, khususnya Jl. Ahmad Yani Kabupaten Situbondo dengan pembinaan PKL bekerjasama dengan dinas dan pemerintah daerah Situbondo. Faktor yang menghambat Pemerintah Daerah Situbondo dalam penertiban pedagang kaki lima diantaranya yaitu masih banyak pedagang kaki lima yang tidak mengerti dan kurang paham tentang peraturan daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2018 tentang pedagang kaki lima.
Peran Pengawasan Badan Permusyawaaratan Desa pada Kinerja Kepala Desa berlandaskan pada Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Daerah 2021 (pasal 50) yang bertujuan untuk mengetahui Peran Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Pada Kinerja Kepala Desa Di Desa Paowan Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo dan dalam metode pengumpulan data terdiri dari tiga tehknik yaitu metode Observasi, Wawancara, Dokumentasi. Kemudian Pengawasan yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa pada rencana kegiatan pemerintahan desa sudah maksimal dibuktikan dengan terbentuknya RPJMDes, RKPDes, APBDes. Pengawasan yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa pada pelaksaanaan kegiatan Pemerintahan Desa masih kurang maksimal dibuktikan dengan tidak terlaksananya program dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) di mana ini berkaitan erat terhadap pengawasan yang dilakukan oleh badan permusyawaratan desa yaitu berupa program bantuan sosial tunai yang datanya di manipulasi oleh Kepala Desa, dana covid 19, dana jaminan pengamanan sosial bantuan stimulan Perumahan Swadaya rumah layak huni dan dari pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Anggaran Pendapatan Belanja Desa(APBDes) sedangkan pelaporan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa sudah maksimal dimana badan permusyawaratan desa sudah memberikan laporan kepada BPMD atas penyalagunaan dana oleh Kepala Desa dan sekretaris desa tetapi tindakan dari badan permusyaratan desa masih kurang tepat di mana badan permusyawaratan desa kurang transparansi kepada masyarakat
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
hi@scite.ai
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.