The Family Hope Program (PKH) is one of government policy programs in poverty alleviation by involving the main actor who called PPKH. This study aimed to describe the task and function of PPKH in empowering the sick society in Bone Regency. Qualitative approach used with case study research. Data collection techniques used was interviews, observation, and documentation. The instrument in this study was the researcher himself as a human instrument, while the informants selected by a purposive method. Data analysis techniques used an interactive model includes data collection, data reduction, data presentation, verification, and conclusion. The results of the study showed that PPKH has carried out their roles well as representatives and technicians but have not been optimal in their roles as facilitators and educators.
Salah satu persoalan fundamental yang dihadapi pembangunan pertanian di wilayah perbatasan Indonesia adalah peran masing-masing lembaga terkait dengan pembangunan pertanian belum terpetakan dengan jelas menyebabkan pembangunan menjadi ego-sektoral. Penelitian ini menganalisis keterkaitan peran antar lembaga dalam pembangunan pertanian di perbatasan dengan Metode Interpretative Structural Modeling (ISM) dan berlokasi di tiga provinsi perbatasan dengan negara lain, yaitu: (1) Kalimatan Utara-Malaysia, (2) Papua-Papua Nugini, dan (3) Nusa Tenggara Timur-Timor Leste. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, dari sisi keterkaitan peran antar lembaga pemeran yang beroperasi dalam pembangunan pertanian, ditemukan bahwa salah satu aspek penentu penguatan kelembagaan pertanian di perbatasan adalah fungsi koordinasi antar lembaga (interkoneksitas). Kedua, lembaga-lembaga pemeran prioritas terdistribusi ke dalam sektor independent dan linkage (koefisien rata-rata DP = 0,79) dan dependent (D=0,37) yaitu: (1) Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal & Transmigrasi, (2) Kementerian Kelautan dan Perikanan, (3) Kementerian Pertanian/Ditjen Perkebunan, (4) Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, (5) Kementerian Kelautan dan Perikanan. (6) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) provinsi/kabupaten, (7) Dinas Perindustrian & Perdagangan (Provinsi), (8) Dinas Kelautan dan Perikanan (provinsi/kabupaten), (9) Dinas Perhubungan (Provinsi/Kabupaten) (10) Dinas Pertanian/perkebunan (Provinsi/Kabupaten), (11) Lembaga Pemasaran/Koperasi Pertanian, (12) Lembaga Perbankan, (13) Dinas Koperasi/UKM (Kabupaten), (14) Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), dan (15) Badan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan (Kabupaten). Empat lembaga di antaranya merupakan lembaga pemeran kunci, yaitu: (1) Dinas Pertanian/Perkebunan (Provinsi/Kabupaten), (2) Badan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan (Kabupaten), dan (3) Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Jika dipilah berdasarlkan tingkatannya, maka lembaga tingkat pusat yang memiliki peranan sangat penting dalam penguatan kelembagaan pertanian di perbatasan yaitu: (1) Kementerian Pertanian/Ditjen Perkebunan, (2) Pusat Penelitian Pertanian/Perkebunan (Balitbang Pertanian), dan (3) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
hi@scite.ai
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.